Jakarta –
Beberapa waktu lalu Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menerima aset sitaan negara dari kasus PT Asuransi Jiwasraya (persero) senilai Rp 3,1 triliun, salah satunya saham. Hal ini menandakan, pengelolaannya resmi berada di tangan Kementerian BUMN.
Menanggapi hal ini, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan seluruh aset sitaan tersebut nantinya akan dijual untuk disalurkan sebagai modal IFG Life. Sejalan dengan itu, akan dibentuk Peraturan Pemerintah (PP) khusus mengenai penyaluran ini.
“Kita sudah berkoordinasi dengan Kemenkeu untuk nyusun PP jadi seluruh perampasan yang sudah di-cash kan itu secara bertahap akan dialihkan menjadi modal dasar di IFG Life,” kata Tiko, saat ditemui di Travoy Hub/Toll Corridor Development Taman Mini Pinang Ranti, Jakarta Timur, Rabu (5/4/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun demikian, Tiko mengaku pihaknya belum dapat mengelola saham sitaan tersebut sepenuhnya. Pasalnya, saham-saham ini sebelumnya diduga atas kepemilikan Benny Tjokrosaputro. Adapun saat ini pihaknya sedang menunggu keputusan pengadilan menyangkut hal ini.
“Kalau yang saham ini kita lagi nunggu keputusan pengadilan apakah nanti Casu Quo (CQ)-nya ke Jiwasraya. Kalau CQ-nya Jiwasraya, nanti kita lihat, mana yang sahamnya memang liquid, kita akan jual. Kalau nggak, kita tahan sampai nilainya meningkat,” ungkapnya.
Adapun yang dimaksud CQ ialah menerangkan pihak yang secara spesifik ditunjuk dalam suatu hubungan hierarkis. Sementara untuk aset berupa reksadana, nantinya akan dijual secara bertahap menjadi uang tunai. Aset inilah yang nantinya bisa langsung disalurkan menjadi modal IFG Life.
Sebagai tambahan informasi, pada awal Maret 2023 kemarin Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyerahkan aset rampasan negara senilai Rp 3,1 triliun dari kasus PT Asuransi Jiwasraya (persero) kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.
Di antara aset senilai Rp 3,1 triliun tersebut, ada aset rekening efek senilai sekitar Rp 1,37 triliun. Nilai ini terdiri atas penjualan 3.240.480.400 lembar saham, waran, obligasi, dan pencairan dana terkait efek. Ada pula aset reksadana senilai Rp 1,62 triliun yang terdiri atas 90 produk reksadana.
Erick menambahkan, tahun ini Kejagung juga tengah memproses aset senilai Rp 1,4 triliun. Dengan demikian, masih ada aset yang belum diproses pencairannya. Ia berharap, proses administrasi bisa segera diselesaikan sehingga juga bisa segera dilakukan serah terima.
Simak Video “Jokowi Pantang Surut Berantas Habis Megakoruptor Tanah Air “
[Gambas:Video 20detik]
(zlf/zlf)
