



BERITA TERKINI
JAKARTA — Pemerintah Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional tetap berada pada jalur positif di tengah ketidakpastian geopolitik global. Berdasarkan laporan Asuransiaman, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,4 persen hingga 5,5 persen sepanjang tahun 2026 sebagai bentuk keyakinan dalam menghadapi tantangan eksternal. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan proyeksi optimis tersebut dengan menyoroti konsumsi rumah tangga yang dinilai solid serta kinerja ekspor yang terjaga.Menurutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan dioptimalkan perannya sebagai *shock absorber* atau bantalan untuk memitigasi tekanan eksternal terhadap daya beli masyarakat. "Ekonomi Indonesia di tahun 2026 diperkirakan tumbuh di sekitar 5,4%-5,5% year-on-year," ujar Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2026). Pernyataan tersebut mencerminkan keyakinan pemerintah terhadap kekuatan fondasi ekonomi domestik.Pemerintah juga berupaya memperkuat sektor investasi melalui percepatan proyek hilirisasi sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur prioritas nasional. Sinergi kebijakan ini diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar tetap berkualitas dan berkelanjutan. Sektor eksternal diprediksi memberikan kontribusi signifikan, terutama melalui peningkatan kinerja ekspor non-minyak dan gas.Pemerintah terus mendorong pelaku usaha untuk mengoptimalkan momentum kenaikan harga dan permintaan komoditas di pasar global guna memperkuat posisi neraca perdagangan nasional. Stabilitas sektor keuangan dan kondisi fiskal menjadi pilar utama dalam menjaga optimisme pemerintah. Melalui berbagai instrumen kebijakan yang tersedia, pemerintah meyakini target pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen pada tahun 2026 dapat tercapai sesuai dengan ketetapan dalam APBN."Pertumbuhan masih akan tetap kuat, dukungannya itu dari kegiatan ekonomi domestik, APBN-nya sendiri terus berfungsi sebagai shock absorber," kata Suahasil dalam konferensi pers KSSK di Jakarta, Selasa (3/11/2026). Penjelasan ini menekankan pentingnya stimulus domestik dan fiskal bagi stabilitas ekonomi. Indikator ekonomi riil di dalam negeri terpantau menunjukkan sinyal positif, yang tercermin dari pertumbuhan penjualan di sektor otomotif serta indeks manufaktur yang tetap berada dalam fase ekspansi.Data ini mengindikasikan bahwa fundamental ekonomi domestik memiliki resiliensi yang baik dalam menghadapi fluktuasi ekonomi global. Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas harga pangan dan energi guna melindungi masyarakat dari lonjakan inflasi. Dengan menjaga disiplin fiskal dan mempercepat penyerapan anggaran, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 akan tercapai sebagai modal untuk transisi pembangunan di masa mendatang.
By Bayu Setiawan Nugraha — 4 November 2026 15.59 WIB

BERITA TERKINI
testing
By Mikul News Admin — 26 Oktober 2026 15.04 WIB

BERITA TERKINI
testing
By Mikul News Admin — 26 Oktober 2026 14.55 WIB

BERITA TERKINI
JAKARTA — Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global. Menjelang peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-80 pada 30 Oktober 2026, pemerintah kembali menekankan pentingnya anggaran yang sehat, transparan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.Mengusung tema Indonesia Berdaulat, APBN Kuat, peringatan tahun ini mengangkat hubungan antara kemandirian ekonomi dan tata kelola keuangan negara. Kekuatan fiskal tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga pada ketepatan penggunaannya untuk mendukung pembangunan, menjaga daya beli, dan memperluas kesejahteraan.Menteri Keuangan Suahasil Nazara menempatkan kredibilitas APBN sebagai aspek penting dalam menjalankan tanggung jawab pemerintah. Anggaran negara perlu dikelola secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap kebijakan fiskal.Tantangan pengelolaan anggaran saat ini berbeda dari masa awal kemerdekaan. Ketegangan geopolitik, perubahan harga komoditas, dan gangguan ekonomi global dapat memengaruhi inflasi serta aktivitas usaha di dalam negeri. Karena itu, pemerintah perlu menjaga fleksibilitas kebijakan fiskal tanpa mengabaikan disiplin anggaran.Dalam situasi tersebut, APBN memiliki fungsi sebagai peredam gejolak ekonomi atau shock absorber. Pemerintah dapat menggunakan belanja negara, subsidi, dan perlindungan sosial untuk membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi. Namun, efektivitas kebijakan tersebut bergantung pada ketepatan sasaran dan kualitas pelaksanaannya.Selain melindungi masyarakat, anggaran negara juga berperan mendorong pertumbuhan ekonomi. Belanja untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik diharapkan meningkatkan produktivitas sekaligus membuka peluang ekonomi baru. Dampaknya dapat semakin besar apabila kebijakan pemerintah mampu mendukung investasi dan aktivitas dunia usaha.Pemerintah juga menghadapi tuntutan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan keberlanjutan fiskal. Dalam rancangan APBN 2027, pemerintah menetapkan target defisit sebesar 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Kebijakan tersebut mencerminkan upaya menjaga ruang belanja sekaligus mempertahankan disiplin pengelolaan anggaran.Di samping perencanaan, transparansi dan integritas aparatur menjadi unsur penting dalam menjaga kepercayaan publik. Pengawasan yang efektif diperlukan agar penggunaan uang negara sesuai ketentuan dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, keberhasilan APBN tidak cukup diukur dari besarnya penyerapan anggaran, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat.Peringatan HORI ke-80 sekaligus mengingatkan masyarakat pada penerbitan Oeang Republik Indonesia (ORI) pada 30 Oktober 1946. Saat itu, mata uang sendiri menjadi simbol kedaulatan bangsa yang baru merdeka. Kini, semangat tersebut berlanjut melalui upaya membangun sistem keuangan negara yang kredibel dan berkelanjutan.Delapan dekade perjalanan Hari Oeang menegaskan bahwa kedaulatan ekonomi membutuhkan tata kelola yang kuat. Melalui APBN yang terukur, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik, pemerintah diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat.
By Bayu Setiawan Nugraha — 26 Oktober 2026 10.34 WIB

BERITA TERKINI
testing
By qudo-writer — 22 Oktober 2026 14.52 WIB

BERITA TERKINI
4 November 2026

BERITA TERKINI
26 Oktober 2026

BERITA TERKINI
26 Oktober 2026

BERITA TERKINI
26 Oktober 2026

BERITA TERKINI
22 Oktober 2026
