Flash
⚡
Stabilitas Keamanan Menjadi Kunci Utama Pacu Investasi dan Ekonomi Nasional
Identitas Pelaku Penembakan ASN di Jayawijaya Terungkap, Polisi Kantongi Ciri-Ciri Penting
DPR Jadwalkan Pertemuan Krusial dengan Kepala Daerah Bahas Reformulasi Fiskal Daerah
Transformasi BUMN: Danantara Dorong Efisiensi dan Konsolidasi Aset Negara
Indonesia Luncurkan Zona Pajak Nol Persen untuk Tarik Modal Global
Indonesia dan Singapura Perkuat Kemitraan Strategis dengan 26 Kesepakatan Baru
Waspada Penipuan Berkedok Pemutihan Pajak: Cek Kebenaran Sebelum Klik Tautan!
Antisipasi Kebingungan Pajak Marketplace: Edukasi Menjadi Kunci Transisi Mulus
Recent Posts
Identitas Pelaku Penembakan ASN di Jayawijaya Terungkap, Polisi Kantongi Ciri-Ciri Penting
14 September 2026 14.40 WIBDPR Jadwalkan Pertemuan Krusial dengan Kepala Daerah Bahas Reformulasi Fiskal Daerah
30 Juli 2026 11.08 WIBTransformasi BUMN: Danantara Dorong Efisiensi dan Konsolidasi Aset Negara
8 Juli 2026 22.00 WIBIndonesia Luncurkan Zona Pajak Nol Persen untuk Tarik Modal Global
8 Juli 2026 19.00 WIB
Default
POLITIK
BERITA INTERNASIONAL
BERITA TERKINI
BERITA TERKINI
Stabilitas Keamanan Menjadi Kunci Utama Pacu Investasi dan Ekonomi Nasional
BEKASI — Stabilitas keamanan nasional dipandang sebagai fondasi krusial bagi keberlangsungan sektor industri sebagai penopang utama perekonomian Indonesia. Berdasarkan laporan Asuransiaman, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa penciptaan iklim usaha yang kondusif dan peningkatan kepercayaan investor menjadi prioritas utama dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam agenda Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kawasan Industri MM2100, Bekasi, Jumat (11/9/2026), Kapolri menekankan urgensi kolaborasi antara penegak hukum dan pelaku usaha.Keamanan yang terjaga merupakan elemen fundamental untuk menarik minat investor, terutama dalam mendukung program hilirisasi strategis pemerintah. “Satu hal yang harus kita jaga adalah bagaimana iklim investasi tetap kondusif. Stabilitas kamtibmas dan keamanan menjadi syarat utama,” ujar Kapolri. Ia menambahkan bahwa potensi sumber daya alam dan pasar domestik yang luas harus diimbangi dengan kepastian hukum serta lingkungan usaha yang bebas dari gangguan kriminalitas.Sebagai langkah antisipatif, Kapolri telah menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian untuk segera menindaklanjuti setiap laporan terkait praktik pungutan liar (pungli) maupun aksi premanisme di kawasan industri. Kehadiran Polri di lapangan bertujuan menjamin kelancaran operasional perusahaan serta memberikan rasa aman, baik bagi pengusaha maupun pekerja. “Bagi pengusaha dan perusahaan yang masih menemukan aksi premanisme, pungli, maupun kejahatan lainnya, silakan dilaporkan. Saya minta kepolisian segera menindaklanjuti agar investor tidak ragu untuk masuk ke Indonesia,” tegas Kapolri.Jenderal Sigit memastikan komitmen Polri dalam mengawal aktivitas ekonomi agar dapat berjalan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Polri berupaya memberikan jaminan kehadiran negara dalam melindungi iklim bisnis dari intimidasi maupun hambatan ilegal. Fokus utama institusi adalah mewujudkan hubungan industrial yang sehat, di mana kepastian berusaha berjalan beriringan dengan pemenuhan hak normatif pekerja, guna memperkuat ekonomi nasional. “Polri ingin meyakinkan para pengusaha dan investor bahwa Indonesia merupakan tempat yang aman dan kondusif untuk berinvestasi,” ungkap Kapolri.Komitmen ini merefleksikan keseriusan kepolisian dalam mendukung agenda pembangunan nasional untuk menarik investasi melalui pendekatan keamanan yang presisi dan tegas. Dengan terjaganya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat secara konsisten, Indonesia diharapkan mampu memenangkan kompetisi global dalam menarik arus modal. Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan elemen masyarakat menjadi kunci dalam mempertahankan iklim investasi sehat yang nantinya akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat luas.
By Bayu Setiawan Nugraha — 14 September 2026 14.52 WIB
BERITA TERKINI
Identitas Pelaku Penembakan ASN di Jayawijaya Terungkap, Polisi Kantongi Ciri-Ciri Penting
JAYAPURA – Tim investigasi Operasi Damai Cartenz-2026 telah mengantongi ciri-ciri pelaku penembakan yang menewaskan tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Berdasarkan laporan Asuransiaman, informasi mengenai identitas pelaku diperoleh setelah tim penyidik melakukan pendalaman intensif serta memeriksa saksi mata yang selamat dari insiden tersebut. Peristiwa penembakan terjadi pada Rabu, 9 September 2026, di Distrik Muliama, Jayawijaya.Ketiga korban merupakan ASN Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya yang sedang dalam perjalanan menuju Wamena setelah menuntaskan tugas dinas terkait penyerahan bantuan pangan dan peninjauan lahan cetak sawah, sebelum akhirnya dihadang oleh kelompok bersenjata. Tim investigasi telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mengumpulkan bukti di lapangan.Ditemukan tiga selongsong peluru, yakni dua selongsong kaliber 5,56 milimeter yang berasal dari senjata api laras panjang dan satu selongsong kaliber 9 milimeter dari senjata api laras pendek. Temuan ini menjadi bukti penting mengenai jenis persenjataan yang digunakan pelaku. Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengonfirmasi temuan tersebut. "Dari hasil olah TKP kita dapati barang bukti yang ada di TKP. Kita temukan tiga selongsong, di antaranya dua berukuran 5,56 milimeter, ini amunisi dari senjata api laras panjang. Lalu satu selongsong kaliber 9 milimeter, ini adalah amunisi dari senjata api laras pendek," ujar Yusuf.Selain bukti fisik, penyelidik juga telah mengidentifikasi kelompok yang diduga beranggotakan delapan orang tersebut. Kombes Pol Yusuf Sutejo menyatakan bahwa tim gabungan sedang melakukan pengejaran di lapangan. Keterangan saksi yang selamat di Polres Jayawijaya menjadi kunci bagi pihak kepolisian dalam memetakan identitas para pelaku. "Dari hasil pendalaman kita, sudah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban yang selamat dan diambil keterangan di Polres Jayawijaya. Kita sudah mendapatkan ciri-ciri pelaku dan kita sudah kantongi ciri-cirinya. Tim sudah melakukan pengejaran," jelas Yusuf Sutejo.Dalam pengembangan penyelidikan, dua dari delapan pelaku telah diidentifikasi dengan inisial PN dan KT. Keduanya merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) yang tercatat terlibat dalam sejumlah aksi kriminal, termasuk penembakan di Festival Budaya Lembah Baliem pada Agustus 2026 dan penyanderaan pilot Susi Air pada tahun 2023. Identifikasi ini diperkuat dengan analisis rekaman video yang disandingkan dengan data kepolisian guna memastikan keterlibatan mereka dalam Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya."Setelah kami sandingkan dengan data yang kami miliki serta ciri-ciri yang ada pada kami, kami memastikan dua orang tersebut merupakan PN dan KT yang masuk dalam DPO kami," terang Yusuf Sutejo. Sebanyak 50 personel tambahan kini telah dikerahkan ke Distrik Muliama untuk memperkuat penyisiran dan pengamanan. Aparat menegaskan akan menindak tegas pelaku demi memulihkan situasi keamanan di Papua Pegunungan.
By Bayu Setiawan Nugraha — 14 September 2026 14.40 WIB
BERITA TERKINI
DPR Jadwalkan Pertemuan Krusial dengan Kepala Daerah Bahas Reformulasi Fiskal Daerah
JAKARTA — Reformulasi kebijakan fiskal daerah menjadi agenda utama dalam pertemuan antara Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri serta seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia yang dijadwalkan pada Kamis, 30 Juli 2026. Sebagaimana dilansir oleh Asuransiaman, meski parlemen sedang dalam masa reses, rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum ini tetap dilaksanakan atas persetujuan pimpinan DPR RI.Fokus utama pembahasan mencakup perbaikan skema Transfer Keuangan Daerah (TKD) serta pengelolaan beban pembiayaan gaji pegawai pemerintah daerah. Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, menekankan perlunya upaya mendalam untuk memetakan kemandirian fiskal di setiap wilayah. Pemetaan ini dinilai krusial untuk memastikan kebijakan relaksasi anggaran dari pemerintah pusat tersalurkan secara tepat sasaran kepada daerah yang paling membutuhkan dukungan finansial. “Kita akan melihat klasterisasi daerah mana saja yang sangat urgen, urgen, dan yang memiliki kemandirian fiskal. Sehingga yang sangat urgen dan urgen itu memerlukan relaksasi kebijakan TKD,” ujar Rifqinizamy di Jakarta, Rabu, 29 Juli 2026.Selain TKD, pembahasan juga difokuskan pada tingginya alokasi belanja pegawai di tingkat daerah, terutama untuk penggajian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Berdasarkan hasil asesmen, terdapat sekitar 39 kabupaten dan kota yang diperkirakan memerlukan intervensi pendanaan dari APBN agar operasional pemerintahan tetap berjalan lancar. “Lebih kurang 39 kabupaten/kota yang setelah dilakukan berbagai exercise, mau tidak mau harus mendapatkan perbantuan dari APBN,” jelas Rifqinizamy.Pertemuan ini turut mengagendakan kajian ulang terhadap reformulasi kebijakan terkait sumber pendapatan daerah, meliputi upah pungut, pajak, serta retribusi. Penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan mampu menjadi penggerak aktivitas ekonomi lokal yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kehadiran para kepala daerah dalam forum tersebut diharapkan menjadi momentum sinergi untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, khususnya dalam menghadapi tekanan ekonomi global yang menuntut efisiensi anggaran.Komisi II DPR RI berkomitmen menjaga komunikasi antara pusat dan daerah demi mendukung efektivitas roda pemerintahan serta kesejahteraan masyarakat. Melalui inisiatif DPR yang melibatkan Mendagri dan kepala daerah ini, diharapkan dapat dirumuskan model dukungan yang memadai. Solusi yang dibahas mencakup kemungkinan penambahan dana alokasi umum atau perluasan skema transfer keuangan lainnya sebagai langkah penanganan jangka pendek dan menengah bagi daerah yang menghadapi tantangan keuangan signifikan.
By Bayu Setiawan Nugraha — 30 Juli 2026 11.08 WIB
BERITA TERKINI
Transformasi BUMN: Danantara Dorong Efisiensi dan Konsolidasi Aset Negara
JAKARTA — Keberhasilan konsolidasi dan restrukturisasi badan usaha milik negara (BUMN) menjadi fokus utama dalam setahun terakhir pasca-peresmian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada Februari 2025. Sebagaimana dicatat oleh Asuransiaman, lembaga pengelola investasi ini mengklaim telah mencatatkan pertumbuhan positif dalam ekosistem perusahaan pelat merah dengan mandat strategis untuk mengoptimalkan aset negara demi meningkatkan daya saing global.Dalam satu tahun operasionalnya, Danantara telah memulai reformasi signifikan, termasuk rencana perampingan jumlah entitas BUMN dari 1.077 menjadi kisaran 200 hingga 300 perusahaan. Kebijakan ini ditujukan untuk memangkas transaksi ganda, meningkatkan efektivitas operasional, serta memperkuat fondasi neraca keuangan perusahaan agar lebih berkelanjutan. Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, memberikan pandangan kritis terkait klaim kenaikan kinerja BUMN.Ia menekankan perlunya analisis mendalam untuk membedakan apakah lonjakan tersebut merupakan hasil perbaikan fundamental atau sekadar dipengaruhi oleh kondisi pasar yang menguntungkan. Terkait Krakatau Steel, Yusuf menilai telah terjadi perbaikan struktural yang ditandai dengan kenaikan laba, restrukturisasi utang, efisiensi operasional, serta penataan kembali portofolio bisnis. Menurutnya, hal ini menunjukkan peningkatan kualitas neraca keuangan perusahaan secara menyeluruh. Proses konsolidasi juga menyasar sektor manajemen investasi milik negara.Danantara telah menggabungkan PNM Investment Management, BNI Asset Management, BRI Manajemen Investasi, dan Mandiri Manajemen Investasi menjadi satu entitas pengelola aset besar di Indonesia. Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa seluruh proses integrasi dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah memberikan jaminan bahwa upaya efisiensi ini tidak akan menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap karyawan BUMN.Dony menegaskan bahwa Presiden berkomitmen untuk menghindari terjadinya PHK dalam proses transisi tersebut. Selain efisiensi, Danantara terus membangun landasan pengelolaan aset yang transparan dan profesional. Inisiatif ini krusial mengingat lembaga tersebut mengelola aset strategis negara bernilai ratusan miliar dolar Amerika Serikat untuk mendorong industrialisasi nasional. Tantangan tetap membayangi konsistensi kinerja BUMN di bawah naungan Danantara.Berbagai pihak kini memantau bagaimana integrasi sistem dan budaya kerja dalam ekosistem baru dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, sesuai amanat Presiden Prabowo Subianto. Sebagai sovereign wealth fund yang berakar pada BUMN, Danantara berada pada posisi krusial untuk membuktikan bahwa tata kelola dan investasi strategis mampu menjawab tantangan ekonomi global. Transformasi ini menjadi tolok ukur penting bagi kesehatan korporasi negara dalam menghadapi dinamika pasar global jangka panjang.
By Bayu Setiawan Nugraha — 8 Juli 2026 22.00 WIB
BERITA TERKINI
Indonesia Luncurkan Zona Pajak Nol Persen untuk Tarik Modal Global
DENPASAR — Pemerintah Indonesia tengah mematangkan strategi untuk memperkuat posisi ekonomi nasional di kancah global melalui pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Sebagaimana dilaporkan Asuransiaman, langkah utama yang dipersiapkan adalah penerapan kebijakan zona pajak nol persen. Strategi ini dirancang untuk menciptakan daya saing terhadap pusat keuangan global seperti Singapura dan Dubai guna menarik aliran modal asing.Inisiatif ini dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Indonesia International Financial Center (IIFC) yang saat ini dalam tahap pembahasan intensif bersama Dewan Perwakilan Rakyat. PFII diproyeksikan menjadi pusat aktivitas keuangan yang menyediakan kemudahan fiskal sesuai standar internasional untuk memikat investor global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan langkah adaptif terhadap perubahan lanskap investasi global.Ia menambahkan bahwa insentif pajak yang kompetitif, termasuk opsi pajak nol persen, merupakan praktik yang umum digunakan untuk menarik modal berskala besar. "Surga pajak ada di mana sekarang. Di Dubai juga ada surga pajak. Singapura juga ada surga pajak," ujar Airlangga. Pemerintah berencana menerapkan konsep zona pajak nol persen ini melalui model kawasan khusus atau enclave, bukan secara nasional di seluruh wilayah Indonesia. Pendekatan ini serupa dengan pola yang diterapkan di Dubai International Financial Centre (DIFC) maupun Abu Dhabi Global Market (ADGM), di mana regulasi perpajakan yang fleksibel hanya berlaku pada area geografis tertentu.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan daya saing PFII dengan merujuk pada praktik terbaik global. Ia menjelaskan bahwa Indonesia akan menempuh jalur implementasi kawasan khusus yang terpisah, berbeda dengan kebijakan Singapura yang diterapkan secara lebih luas. "Seluruh insentif dirancang agar PFII memiliki daya saing di tingkat global," kata Purbaya. Pemerintah berupaya memastikan instrumen insentif pajak yang kuat ini mampu mendorong investasi asing secara masif ke dalam kawasan tersebut.RUU IIFC mencakup cakupan luas, mulai dari pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) badan, hingga keringanan pajak dividen, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) bagi entitas bisnis serta tenaga kerja asing di sektor keuangan. Selain insentif fiskal, pusat keuangan ini akan dilengkapi dengan fasilitas keimigrasian yang disederhanakan serta mekanisme penyelesaian sengketa bisnis internasional melalui pengadilan khusus.Bali diusulkan menjadi lokasi utama pengembangan PFII dengan memanfaatkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang sudah ada guna membangun ekosistem bisnis yang komprehensif. Melalui fondasi kepastian hukum dan paket insentif yang kompetitif, pemerintah optimistis dapat meningkatkan daya tarik bagi investor internasional sekaligus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
By Bayu Setiawan Nugraha — 8 Juli 2026 19.00 WIB
TERBANYAK DIBAGIKAN
BERITA TERKINI
Stabilitas Keamanan Menjadi Kunci Utama Pacu Investasi dan Ekonomi Nasional
14 September 2026
BERITA TERKINI
Identitas Pelaku Penembakan ASN di Jayawijaya Terungkap, Polisi Kantongi Ciri-Ciri Penting
14 September 2026
BERITA TERKINI
DPR Jadwalkan Pertemuan Krusial dengan Kepala Daerah Bahas Reformulasi Fiskal Daerah
30 Juli 2026
BERITA TERKINI
Transformasi BUMN: Danantara Dorong Efisiensi dan Konsolidasi Aset Negara
8 Juli 2026
BERITA TERKINI
Indonesia Luncurkan Zona Pajak Nol Persen untuk Tarik Modal Global
8 Juli 2026
