Jakarta –
Terdakwa korporasi dan pencucian uang terkait kasus PT Asuransi Jiwasraya, Sinarmas Asset Management, divonis denda Rp 1 miliar. Sinarmas Asset Management merupakan salah satu korporasi atau manajemen investasi yang menjadi tersangka korporasi dalam kasus pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya tahun 2008-2018.
Vonis tersebut dibacakan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Dalam amar putusannya, hakim meyakini terdakwa Sinarmas Asset Management terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi korporasi.
“Menyatakan Terdakwa Korporasi PT Sinarmas Asset Management telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi,” kata Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana, dalam keterangannya, Rabu (30/3/2022).
Sinarmas Asset Management divonis bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum.
Meskipun dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi, hakim menilai terdakwa Sinarmas Asset Management tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Namun hakim menjatuhkan vonis terhadap Sinarmas Asset Management dengan pidana denda senilai Rp 1 miliar.
“Menyatakan Terdakwa Korporasi PT Sinarmas Asset Management tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang,” kata Ketut.
“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Korporasi PT Sinarmas Asset Management dengan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 (Rp 1 miliar) dengan ketentuan jika Terdakwa Korporasi tidak mampu membayar denda tersebut paling lambat 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh putusan tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi denda tersebut,” imbuhnya.
Adapun jaksa penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa menyatakan masih pikir-pikir atas vonis hakim tersebut. Kedua pihak diberi waktu 7 hari untuk mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya.
Dalam perkara ini, kerugian keuangan negara sebesar Rp 16.807.283.375.000,00 (enam belas triliun delapan ratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 35/S/II/03/2020 tertanggal 09 Maret 2020.
Sebelumnya, Sinarmas Asset Management didakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jaksa juga mendakwa Sinarmas Asset Management dengan tindak pidana pencucian uang.
Jaksa mendakwa Sinarmas Asset Management dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 20 jo Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal 3 atau Pasal 4 jo Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian.
Diketahui, dalam kasus ini terdapat 13 management investasi yang ditetapkan sebagai tersangka korporasi terkait kasus korupsi Jiwasraya. Jaksa mendakwa 13 korporasi ini secara terpisah.
(yld/isa)
