Asuransiaman.com – Kalangan dunia usaha mendesak pemerintah agar segera mengambil langkah konkret guna merespons perlambatan pertumbuhan ekonomi melemah pada kuartal I 2025. Data terbaru mencatat, pertumbuhan hanya mencapai 4,87%, mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Akbar Himawan Buchari, menyampaikan bahwa penurunan ini terutama disebabkan oleh melemahnya konsumsi domestik yang selama ini menjadi pendorong utama ekonomi nasional.
“Jika ditelusuri lebih lanjut, konsumsi menjadi penyebab utama perlambatan ini,” ujar Akbar dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Salah satu indikator utama yang disorot adalah belanja pemerintah. Pada kuartal I 2024, belanja konsumsi pemerintah mampu tumbuh signifikan sebesar 20,44%. Namun, pada periode yang sama tahun ini, justru tercatat mengalami kontraksi sebesar 1,38%.
Tak hanya itu, konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) juga ikut melemah. Dari pertumbuhan 24,14% pada kuartal I 2024, kini hanya tumbuh 3,07%. Sementara itu, konsumsi rumah tangga—yang menyumbang lebih dari separuh Produk Domestik Bruto (PDB)—juga mengalami perlambatan tipis dari 4,91% menjadi 4,89%.
“Konsumsi rumah tangga yang seharusnya menjadi motor pertumbuhan justru menunjukkan pelemahan. Ini menandakan bahwa sektor pengeluaran sedang berada dalam tekanan serius,” lanjutnya.
Selain perlambatan konsumsi, Akbar juga menyinggung masalah ketenagakerjaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran meningkat sebesar 1,11% atau bertambah 82 ribu orang dibanding Februari tahun lalu. Total pengangguran saat ini mencapai 7,28 juta jiwa.
Ia menambahkan, gejala ekonomi melemah sebenarnya sudah tampak saat momentum Idul Fitri. Akbar mencatat adanya penurunan jumlah pemudik hingga 24%, serta sirkulasi uang yang melemah sekitar 12,28%.
“Ini menjadi sinyal kuat bahwa daya beli masyarakat menurun. Banyak yang memilih untuk menahan pengeluaran karena keterbatasan uang tunai yang dimiliki. Tanpa adanya momen Lebaran, pertumbuhan ekonomi bisa lebih rendah dari 4,87%,” jelasnya.
Melihat berbagai tantangan tersebut, Hipmi mendorong pemerintah untuk segera membenahi iklim investasi. Akbar menekankan pentingnya langkah deregulasi besar-besaran agar investor baru tertarik masuk dan yang sudah beroperasi bisa berkembang lebih optimal.
“Saat ini, strategi utama harus difokuskan pada realokasi anggaran ke program-program jangka pendek yang mampu menciptakan lapangan kerja dan mendongkrak konsumsi. Pemerintah juga perlu mempercepat realisasi belanja agar dapat menjadi pendorong utama aktivitas ekonomi,” tegas Akbar.
Ia menilai, tanpa upaya percepatan yang signifikan, Indonesia berpotensi kehilangan momentum pertumbuhan di tengah ketidakpastian global yang masih membayangi. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan fiskal dan kebijakan investasi harus segera dibangun dengan lebih agresif.
