Jakarta – Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa menyatakan siap bersinergi dengan BKPM dalam mencari investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Menurutnya, hingga saat ini RI belum memiliki cadangan BBM Nasional, yang ada hanya cadangan operasional Badan Usaha seperti Pertamina atau Badan Usaha lain dengan total 7,8 juta KL/tahun.
“Sedangkan data kami BPH Migas total volume transaksi BBM per tahun mencapai 75 Juta KL dari sekitar 150 Badan Usaha yang memiliki Izin Niaga Umum (BUINU),” ujar Ifan sapaan akrabnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/3/2021).
Hal ini dia ungkapkan saat berkunjung ke Kantor BKPM. kemarin (12/3). Ifan bersama Komite BPH Migas Sumihar Panjaitan dan Sekretaris BPH Migas Bambang Utoro oleh Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Deputi Perencanaan Nurul Ichwan, Direktur Wilayah IV Yos Harmen, dan Komite BKPM Wira & Toto.
Oleh karenanya, Ifan menjelaskan BPH Migas akan melelang pipa transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi sebagaimana RPJMN 2020-2024 dan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Diketahui saat ini, ada sekitar 192 wilayah jaringan distribusi (WJD) yang akan dilelang, termasuk KI Batang, Kendal, Sorong dan wilayah lainnya.
“Tujuannya agar terjadi peningkatan pemanfaatan gas untuk dalam negri dan mendukung iklim investasi yang kompetitif di kawasan industri. Karena harga gas sudah diatur dalam PERPRES 40 tahun 2006 di mana harga industri dipatok maksimun USD 6 per MMBTU,” terangnya.
Soal Lelang WJD ini, Ifan menyebut pihaknya masih menunggu KEPMEN ESDM untuk merevisi RIJTDGBN 2021-2035 yang telah diusulkan sebelumnya.
Di sisi lain, Komite BPH Migas Sumihar Panjaitan meminta agar SK penerbitan izin sektor hilir migas dari BKPM untuk ditembuskan juga ke BPH Migas sebagai alat pengawasan BPH Migas terhadap sekitar 200 Badan Usaha dengan izin niaga BBM serta pengangkutan dan niaga gas.
Sementara itu, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mendorong 3 hal, yakni kemudahan berusaha, investasi dan pertumbuhan ekonomi di wilayah agar tercipta pemerataan. Sebab, dirinya menilai pertumbuhan ekonomi besar tanpa pemerataan adalah semu, sementara esensi keadilan adalah pemerataan.
“Saya yakin dan percaya di beberapa kawasan industri pasti punya hubungan kerja sama dengan BPH Migas, terkait akses infrastruktur migas. Saat ini harga gas harus 6 US Dollar, karena jika tidak demikian maka tidak kompetitif, agar produk kita tidak kalah dengan impor,” paparnya.
Berdasarkan Inpres nomor 7 dan UU Cipta Kerja tentang perizinan, dia mengatakan kini semua hal terkait perizinan berusaha ada di BKPM, termasuk di dalamnya insentif fiskal.
“Jadi, jika pemenang tender, terhadap konsesi, kemudian ingin membangun entitle baru untuk mengimpor maka bisa bebas pajak 20%, tax holiday juga disitu, izin lain juga disitu dengan kajian-kajian teknis. Semua dilakukan dalam rangka percepatan berusaha. Izin sekarang diletakkan satu pintu, dengan tujuan perbaikan-perbaikan agar kompetitif, tanpa itu akan ketinggalan,” tuturnya.
“Kami akan mendukung untuk mewujudkannya dan membantu mencarikan calon investor dengan cara membentuk tim kecil di BKPM,” pungkasnya.
(akd/ara)
