Asuransiaman.com – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato Nota Keuangan serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 pada Jumat (15/8/2025). Pidato tersebut menjadi yang pertama sejak ia dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia.
Berdasarkan informasi resmi DPR RI, penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN akan dilakukan dalam rapat paripurna ke-1 tahun sidang 2025–2026 mulai pukul 13.00 WIB. Acara ini akan berlangsung di Gedung DPR RI dan dapat disaksikan secara langsung melalui kanal YouTube DPR RI maupun siaran televisi nasional.
Sebelum agenda tersebut, Presiden Prabowo terlebih dahulu akan memberikan pidato kenegaraan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Pidato kenegaraan itu dijadwalkan berlangsung pada Jumat pagi pukul 08.45 WIB dalam sidang bersama DPR RI dan DPD RI.
Persiapan Nota Keuangan dan RAPBN
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya telah melaporkan penyelesaian penulisan Nota Keuangan dan RAPBN 2026 kepada Presiden pada 22 Juli 2025. Laporan tersebut mencakup proyeksi asumsi makro serta daftar program prioritas pemerintahan.
Program yang akan menjadi fokus di antaranya makanan bergizi gratis (MBG), sekolah rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, pemeriksaan kesehatan gratis, perbaikan sekolah, dan pelaksanaan Instruksi Presiden jalan daerah (IJD). Selain itu, terdapat prioritas di sektor infrastruktur, ketahanan pangan, penambahan luas lahan, pembangunan irigasi, bendungan, serta program lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo memberikan arahan untuk memaksimalkan penerimaan negara. Belanja negara diharapkan diarahkan pada program yang berdampak langsung pada masyarakat. Kepala negara juga menegaskan pentingnya menjaga defisit fiskal agar tetap berada pada tingkat yang sehat, sehingga stabilitas ekonomi nasional dapat terjaga.
Arahan Presiden
Presiden menekankan bahwa pengelolaan anggaran harus mampu menjaga kepercayaan pasar dan mendorong ekonomi domestik. Menurutnya, APBN perlu berfungsi sebagai instrumen penyeimbang (countercyclical) agar mampu merespons dinamika ekonomi global.
Sri Mulyani menyampaikan bahwa rentang defisit fiskal yang dilaporkan telah mempertimbangkan faktor keberlanjutan fiskal dan kebutuhan pembiayaan pembangunan. Dengan demikian, kebijakan belanja dan penerimaan negara diharapkan selaras dengan target pertumbuhan ekonomi yang stabil.
Akses Informasi untuk Publik
Pemerintah dan DPR RI memastikan bahwa pidato kenegaraan serta penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2026 dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Publik dapat mengikuti jalannya sidang secara langsung melalui media daring maupun saluran televisi, sehingga transparansi proses perencanaan anggaran negara tetap terjaga.
Rangkaian agenda ini menjadi momentum penting bagi pemerintahan Presiden Prabowo dalam menyampaikan arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan nasional untuk tahun anggaran 2026. Keputusan yang diambil dalam RAPBN 2026 nantinya akan menjadi acuan pelaksanaan program pemerintah di berbagai sektor.
Dengan penyampaian pidato tersebut, masyarakat akan mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kebijakan fiskal, rencana pendapatan, dan alokasi belanja negara yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
