Asuransiaman.com – Pemerintah Indonesia mengklaim keberhasilan dalam menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui berbagai langkah efisiensi. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan perihal hemat APBN ini berdasarkan laporan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Menurut Prabowo, hemat APBN ini menjadi dasar untuk mempercepat transformasi ekonomi Indonesia ke arah hilirisasi dan industrialisasi besar-besaran. Ia optimistis langkah ini akan membawa Indonesia ke panggung dunia.
“Rasa-rasanya karena saya dapat laporan dari Menteri Keuangan, arahan saya untuk melakukan penghematan di semua bidang, Alhamdulillah menghasilkan penghematan yang cukup besar,” ujar Prabowo saat meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede di Sumedang, Senin (20/1/2025).
Presiden juga menerima laporan bahwa ribuan dusun di Indonesia masih belum teraliri listrik. Untuk menuntaskan masalah tersebut, diperlukan anggaran sekitar Rp48 triliun. Prabowo optimistis target ini dapat dicapai dalam satu periode pemerintahannya.
“Jika dibagi dalam lima tahun, kebutuhan anggaran sekitar Rp9 triliun per tahun. Saya yakin ini dapat kita atasi dengan pengelolaan anggaran yang baik,” tambahnya.
Salah satu langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah adalah pembatasan perjalanan dinas yang dianggap tidak mendesak. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, kebijakan ini berhasil menghemat Rp3,6 triliun.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, menjelaskan bahwa penghematan tidak hanya berasal dari perjalanan dinas, tetapi juga dari komponen lain seperti rapat kerja.
“Sejauh ini, penghematan Rp3,6 triliun tercatat sejak kebijakan efisiensi diterapkan pada Oktober 2024. Ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo yang ditegaskan kembali pada November,” jelas Isa dalam Konferensi Pers APBN 2024, Senin (6/1/2025).
Untuk mendukung langkah efisiensi ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan surat edaran Nomor S-1023/MK.02/2024 pada 7 November 2024. Surat tersebut menginstruksikan kementerian dan lembaga negara untuk memangkas belanja perjalanan dinas tahun anggaran 2024.
Surat edaran tersebut merujuk pada arahan Presiden dalam Sidang Kabinet pada Oktober dan November 2024. Instruksi ini ditujukan kepada para menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung RI, Kapolri, serta pimpinan lembaga pemerintah lainnya.
Prabowo menegaskan bahwa penghematan ini tidak hanya menjadi tujuan akhir, tetapi juga merupakan awal dari transformasi besar. Ia memastikan proyek-proyek strategis akan dimulai pada tahun ini menggunakan kekuatan nasional.
“Kita akan mulai puluhan proyek-proyek besar tahun ini juga dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri,” ujarnya.
Pemerintah berharap langkah-langkah efisiensi ini dapat mendorong percepatan pembangunan, khususnya di bidang infrastruktur dan energi. Dengan pengelolaan anggaran yang lebih efisien, Indonesia diharapkan mampu meningkatkan daya saingnya di kancah global.
Keberhasilan efisiensi APBN yang diklaim pemerintah menjadi titik awal untuk menghadapi tantangan pembangunan. Langkah-langkah strategis ini diharapkan membawa manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam penyediaan infrastruktur dasar seperti listrik di daerah terpencil.
