AsuransiAman.com – PT Hutama Karya (Persero) atau HK masih tersandung masalah besar dengan liabilitas yang mencapai nilai fantastis. Pada kuartal I-2024, total utang yang harus dibayar perusahaan BUMN ini mencapai Rp53,11 triliun. Meskipun demikian, tingkat ekuitas perusahaan tetap tinggi, berada di posisi Rp116,89 triliun selama tiga bulan pertama tahun ini.
Direktur Utama Hutama Karya, Budi Harto, memilih untuk tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai sumber utama utang tersebut. Ia hanya memastikan bahwa kewajiban perusahaan terhadap vendor sedang dalam proses penyelesaian. “Terkait dengan utang-utang pada vendor yang merupakan utang baru dan terkait dengan permasalahan utang vendor yang ditanyakan pak Amin (anggota DPR RI) kemarin, saat ini telah kami selesaikan pak, dan sebagian dalam proses pak,” ujar Budi saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Senin (8/7/2024).
Namun, penjelasan yang diberikan Budi tidak cukup untuk menenangkan kekhawatiran publik dan pengamat ekonomi. Dengan utang yang terus meningkat, kredibilitas dan kemampuan Hutama Karya untuk melunasi kewajibannya menjadi tanda tanya besar. Budi Harto sendiri tidak menjelaskan secara rinci bagaimana perusahaan berencana mengelola utang yang terus membengkak tersebut.
Sebagai perbandingan, per September 2023, Hutama Karya mencatatkan utang sebesar Rp30 triliun. Kewajiban ini merupakan hasil akumulasi dari pinjaman perbankan dan obligasi. Bahkan, utang perusahaan sempat turun menjadi Rp14 triliun pada Juni 2023 setelah menjual dua ruas tol kepada Indonesia Investment Authority (INA) dengan nilai transaksi Rp20 triliun. Kedua ruas tol yang dijual adalah Tol Medan – Binjai dan Bakauheni – Terbanggi Besar.
Namun, penurunan utang tersebut ternyata hanya bersifat sementara. Setelah penjualan aset tersebut, utang Hutama Karya kembali melonjak dalam waktu yang relatif singkat. “Jadi sebelum kami melakukan aset recycling per Juni 2023, pinjaman kami sebesar Rp44 triliun, kami sudah melakukan aset recycling dan sudah menerima atas dua ruas yaitu Medan – Binjai dan Bakauheni – Terbanggi Besar senilai Rp20 triliun,” jelas Budi.
Langkah penjualan aset yang dilakukan perusahaan seolah menjadi solusi jangka pendek yang tidak menyelesaikan masalah mendasar. Dengan utang yang terus bertambah, Hutama Karya harus segera menemukan strategi yang lebih berkelanjutan untuk memperbaiki kondisi keuangannya.
Bahkan, rencana pemerintah untuk menambah Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1 triliun untuk menyelesaikan proyek tol Palembang-Betung juga menuai kritik. Banyak pihak menilai bahwa suntikan dana dari pemerintah bukanlah solusi jangka panjang yang efektif jika tidak diikuti dengan perbaikan manajemen keuangan dan strategi bisnis perusahaan.
Kondisi ini semakin memperlihatkan betapa rapuhnya keuangan Hutama Karya, terutama dalam menghadapi utang yang terus membengkak. Tanpa adanya rencana yang jelas dan transparan dari manajemen perusahaan, kekhawatiran akan kemampuan Hutama Karya untuk memenuhi kewajibannya hanya akan semakin besar.
Secara keseluruhan, situasi keuangan Hutama Karya saat ini mencerminkan manajemen yang kurang efektif dalam mengelola utang. Sementara itu, ketergantungan pada penjualan aset untuk mengurangi beban utang hanya menunjukkan bahwa perusahaan belum menemukan solusi yang benar-benar efektif untuk jangka panjang.
Dengan demikian, tantangan yang dihadapi Hutama Karya tidak hanya soal besarnya utang, tetapi juga bagaimana perusahaan dapat memperbaiki manajemennya agar lebih berkelanjutan dan tidak terus-menerus bergantung pada penjualan aset sebagai solusi sementara. Ini menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi manajemen Hutama Karya, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa perusahaan dapat keluar dari jeratan utang yang semakin menjerat.
Baca juga: Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Sebut Aset BLBI yang Disita Capai Rp38,25 Triliun
Sumber: Sindonews.
