AsuransiAman – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkomitmen akan menyelesaikan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Adapun saat ini, pemerintah terus mendorong proses penyelesaian hak eks pemegang polis untuk bisa segera dilakukan.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, penyelesaian masalah ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Meski begitu, ia menegaskan dirinya tak melarikan diri dan akan bertanggung jawab.
“Jadi ini kan memang perlu waktu. Jadi saya tidak melarikan diri, tetapi proses ini masih butuh waktu 2-3 tahun,” katanya, saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8/2023).
Erick mengatakan, masalah kasus Jiwasraya ini diharapkan dapat rampung pada 2024 mendatang, seiring dengan pencairan dana aset perusahaan lewat Kementerian Keuangan.
“Kita baru selesai 2024, ketika ada pencairan dari Kemenkeu untuk aset yang sudah disita oleh Kejaksaan senilai Rp 3,2 triliun,” tuturnya.
Selain kasus Jiwasraya, Kementerian BUMN juga tengah mendorong percepatan penyelesaian masalah Dana Pensiun (Dapen). Adapun saat ini, persoalan Dapen ini tengah diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Memang waktu itu kita mendorong bulan Juli. Tetapi dari BPKP bilang saya butuh waktu, karena kita juga jangan sampai punya niatan hanya memenjarakan tetapi tidak memperbaiki sistem,” ujarnya.
Erick mengatakan, pihaknya juga telah menjalin kesepakatan dengan BPKP untuk menunggu hasil audit dalam mendeteksi mana yang korupsi maupun yang salah kelola tanpa niatan korupsi. Hal ini dilakukan agar tidak sembarangan menyamaratakan kasus-kasus korupsi dan Dapen.
“Nah ini yang kita dorong dana pensiun. Janjinya, minggu ke-3 September, nanti kita coba tunggu, baru mungkin nanti kita kasih laporan audit ke Komisi VI sebelum kita aksi ke kejaksaan,” jelasnya.
Baca Juga: Cara Memilih Asuransi untuk Diri Sendiri, Apakah Perlu?
