Jakarta –
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) hari ini menggelar acara penandatanganan komitmen kerjasama antara 56 perusahaan besar dengan 196 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Acara ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Jokowi program kemitraan UMKM dengan pelaku usaha besar sangat penting. Diharapkan UMKM bisa masuk dalam rantai produksi global agar bisa meningkatkan peluang UMKM untuk bisa naik kelas.
“Yang mikro naik kelas ke yang kecil, yang kecil naik kelas ke menengah, dan menengah naik ke besar. Dan juga meningkatkan kualitas usaha UMKM menjadi lebih kompetitif. Artinya kualitas produk menjadi lebih baik. Desain menjadi lebih baik, Manajemen menjadi lebih baik, dan lebih bankable. Karena bisa belajar dari perusahaan besar, baik itu besar dalam negeri atau besar asing,” ucapnya, Senin (18/1/2021).
Jokowi menegaskan dalam program kemitraan UMKM dengan pelaku usaha besar ini tujuannya bukan hanya untuk mendorong UMKM. Dia berharap dalam kemitraan ini kedua belah pihak bisa menuai keuntungan.
“Harus menemukan pola relasi yang saling menguntungkan antara usaha besar dengan UMKM. Semua harus untung, nggak bisa yang gede suruh rugi dan UMKM suruh untung, nggak. Semuanya harus untung,” ucapnya.
Dia juga berharap pelaku usaha besar bisa menjadi sadar dan mau untuk lebih berkontribusi mengembangkan UMKM dalam negeri. Dengan begitu akan tercapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Perlu terus akan saya lihat adalah usaha besar tidak boleh hanya mementingkan perusahaannya sendiri, dirinya sendiri. Tolong dilihat, lingkungannya ada usaha mikro, kecil menengah, libatkan dalam kegiatan-kegiatan perusahaan. Sehingga akan mengangkat usaha-usaha itu menjadi naik level,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan dari 56 perusahaan besar dan 196 UMKM yang turut dalam MoU hari ini menghasilkan investasi yang mencapai Rp 1,5 triliun.
“Investasi kali ini Rp 1,5 triliun adalah UMKM yang melakukan supply chain. Ini sudah dekatkan ke modernisasi. Kalau jual sembako dan kerupuk pasca kemerdekaan. Sekarang sudah harus berbenah. Sekaligus menjalankan arahan pak Menko Marinves. Beliau katakan bahwa tidak boleh pengusaha mengatur negara. Negara yang mengatur usaha. Kami akan melakukan komunikasi yang baik libatkan teman-teman daerah,” terangnya.
(das/eds)
