Jakarta –
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tengah menjalankan program mengawinkan perusahaan besar dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Program ini mengharuskan perusahaan besar bermitra dengan UMKM di daerah jika ingin berinvestasi.
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, hari ini ada 56 perusahaan besar dengan 196 pelaku UMKM yang dikawinkan melalui program ini. Mereka melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan nilai investasi yang mencapai Rp 1,5 triliun.
Dengan adanya program ini maka perusahaan besar bisa berbagi ilmu dengan pelaku UMKM. Dengan begitu diharapkan pelaku UMKM terutama di daerah bisa naik kelar.
“Pak Teten selalu sampaikan jangan lagi UMKM hanya jualan beras dan kerupuk. Investasi kali ini Rp 1,5 triliun adalah UMKM yang melakukan supply chain. Ini sudah dekatkan ke modernisasi. Kalau jual sembako dan kerupuk pasca kemerdekaan, sekarang sudah harus berbenah,” ucapnya dilansir dari akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (18/1/2021).
Bahlil mengatakan, komitmen investasi Rp 1,5 triliun dalam program merupakan tahap awal. Pihaknya akan melakukan hal serupa rutin setiap bulan ke depannya.
Namun menurutnya program ini terbilang cukup menantang. Sebab Bahlil menilai selama ini masih banyak perusahaan besar yang melakukan aksi siasat yang dia ibaratkan seperti pencak silat dan harus dibina.
“Ini jujur ngeri-ngeri sedap dengan kebijakan ini karena kami akan melayani pengusahanya, namun pengusaha harus mengerti harus melibatkan anak daerah. Selama ini pencak silatnya terlalu banyak ini pengusaha. Ada pengusaha baik, namun ada pengusaha yang harus dikasih pembinaan. Semoga seizin presiden program ini kami jalankan,” ucapnya.
Bahlil berharap program mendorong kualitas UMKM melalui keterlibatan perusahaan besar ini bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan pemerataan ekonomi.
“Selama ini kami berkeliling daerah, gubernur, bupati selalu menyampaikan begini, kalau investasi masuk harapannya agar daerah ikut ambil bagian. Konon katanya, selama ini sudah ada namun belum maksimal. Ini jawaban bahwa tidak ada lagi investasi yang masuk negara kita yang tidak melibatkan anak daerah, UMKM, untuk ambil bagian dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah dan nasional,” tutupnya.
(das/eds)
